Peraturan Pemerintah Republik Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah atau dikenal dengan singkatan PP ada di bawah Undang-undang. Peraturan Pemerintah memuat materi untuk menjalankan Undang-Undang.
Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.
Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden.
- PP 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KEK
- PP 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI
- PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
- PP 11 Tahun 2019, Perubahan Kedua atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa
- PP 11 tahun 2020 tentang Perubahan Perum Jamkrindo menjadi Persero
- PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP 12 tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan KEK
- PP 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
- PP 16 Tahun 2015, Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin
- PP 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- PP 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
- PP 16 tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait
- PP 17 tahun 2018 tentang Kecamatan
- PP 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS
- PP 18 Tahun 2019, Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS Dan Janda/dudanya
- PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- PP 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- PP 19 Tahun 2019, Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota TNI
- PP 2 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal
- PP 20 Tahun 2019, Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Polri
- PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19
- PP 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN
- PP 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- PP 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
- PP 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera
- PP 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
- PP 27 tahun 2019, Fasilitasi Akses Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas
- PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
- PP 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan
- PP 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
- PP 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
- PP 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
- PP 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor
- PP 29 tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan COVID-19
- PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
- PP 30 tahun 2020 tentang Penurunan Tarif PPh bagi WP Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
- PP 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam rangka Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan
- PP 34 tahun 2020 tentang Pencabutan PP 27 tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
- PP 35 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
- PP 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
- PP 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- PP 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- PP 38 tahun 2011 tentang Sungai
- PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan
- PP 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
- PP 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan
- PP 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN
- PP 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas
- PP 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- PP 43 tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara
- PP 43 tahun 2019 Tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional
- PP 43 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN
- PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
- PP 44 tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020
- PP 45 Tahun 2017, Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- PP 45 Tahun 2019, Perubahan PP 94 Tahun 2010, Penghitungan PKP dan Pelunasan PPh Tahun Berjalan
- PP 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
- PP 46 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
- PP 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- PP 47 tahun 2019 tentang LJK & Kemudahan Sistem Pembiayaan PKP
- PP 48 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 81 tahun 2015
- PP 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran BPJS TK COVID-19
- PP 5 tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan
- PP 50 Tahun 2019, Impor & Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN
- PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3
- PP 51 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Modal Saham PT PLN
- PP 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
- PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- PP 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- PP 55 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP 16 Tahun 2009 tentang PPh atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi
- PP 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- PP 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
- PP 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak
- PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
- PP 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- PP 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah
- PP 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah
- PP 65 tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian
- PP 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan
- PP 69 tahun 2019 tentang Pulau Karantina
- PP 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban
- PP 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah
- PP 70 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- PP 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- PP 73 tahun 2013 tentang Rawa
- PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
- PP 75 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
- PP 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan
- PP 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- PP 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- PP 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- PP 82 tahun 2019 Perubahan Atas PP 44 tahun 2015 Penyelenggaraan Program JKK dan JKM
- PP 83 tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa
- PP 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
- PP 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama
- PP 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
- PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang LPKSM
- PP 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- PP 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
- PP 90 tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek
- PP No 24 Tahun 2018, Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- PP Nomor 4 Tahun 2018, Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia
- Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19
- Perppu 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 Tahun 2015
- Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas
- Perpu 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia